Pemilu Diperkirakan Dongkrak Bisnis Hotel

Berita, Teknologi622 Dilihat

Jakarta: Pemilu 2024 diprediksi tidak akan memengaruhi sektor properti di Tanah Air. Pasalnya, fundamental ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 dinilai jauh lebih kuat sehingga bisa menjadi pijakan bagi sektor properti, terutama subsektor perhotelan, untuk tumbuh.
 
“Untuk daya beli tidak akan terjadi penurunan mengingat secara fundamental ekonomi bagus. Hanya saja tidak semua dana itu akan ditempatkan di sektor properti,” kata Kepala Riset Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam acara bincang media di bilangan Alam Sutera, Tangerang, Banten, pekan lalu.
 
Menurutnya, perhelatan pemilu ini akan mendongkrak subsektor perhotelan karena banyak partai yang akan menggelar berbagai hajatan politik hingga 2024. Ferry menjelaskan korelasi antara pertumbuhan sektor properti terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat bergantung kepada siklus sektor properti.

Puncak (booming) pertumbuhan properti terjadi pada periode 2012-2013, dan biasanya siklus berulang 8-9 tahun kemudian.
 
“Subsektor retail (mal) dan hotel (pariwisata) pada tahun ini sudah berada pada puncaknya serta masih akan berlanjut pada 2024. Untuk sektor hunian, terutama apartemen, dari segi siklus sedang menuju puncak yang diperkirakan baru tercapai pada 2025,” jelasnya.

Prediksi sektor properti

Kepala Center of Economics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman memprediksi sektor properti mengalami tren turun naik pada 2024 meskipun ekonomi Indonesia tumbuh positif sebesar 5,17 persen pada triwulan II 2023.
 
Menurut Rizal, hal tersebut terjadi akibat sejumlah faktor. Dua yang paling kuat pengaruhnya disebabkan oleh resesi ekonomi global dan kenaikan suku bunga acuan.
 
“Dalam kondisi kenaikan suku bunga dan resesi tersebut, membuat perbankan lebih selektif dalam memberikan pinjaman pembiayaan termasuk KPR dan KPA, “kata Rizal dalam diskusi daring, pekan lalu.
 
Berdasarkan data BI, rata-rata suku bunga KPR pada Agustus ialah 8,25 persen. Angka itu meningkat dari rata-rata suku bunga Juli 2023 sebesar 7,50 persen. Rizal menyarankan pemerintah memberikan insentif bagi sektor properti untuk mendorong pertumbuhannya. Insentif tersebut dapat berupa subsidi bunga KPR, kemudahan perizinan, dan fasilitas fiskal.
 

Baca Juga  Maret, BCA, Mandiri, BRI, BNI, BTN Umumkan Dividen, Siapa Paling Gede?

Di sisi lain, Rizal mengatakan bahwa sektor properti masih memiliki prospek yang baik, terutama di luar Jawa. Hal itu didukung adanya proyek infrastruktur di sejumlah daerah. Misalnya, di Sulawesi Selatan (Makassar) dan Sulawesi Tengah (Morowali) yang menjadi pusat pertambangan nikel dan bijih besi sehingga menjadi tujuan ratusan ribu tenaga kerja.
 
“Para tenaga kerja itu tentu membutuhkan sewaan. Oleh sebab itu, perumahan akan tetap menjadi primadona investasi di sana,” jelas dia.
 
Apalagi, dalam kondisi ketidakpastian ini masyarakat akan sangat tertolong bila pemerintah bisa segera merealisasikan skema rent to own (RTO). Dengan skema RTO, masyarakat bisa melakukan penyewaan hanya dalam waktu 15 tahun. Selebihnya rumah tersebut sudah menjadi hak milik yang bersangkutan.
 
Di sisi lain, pelaku sektor properti Alvin Andronicus mengatakan edukasi juga menjadi hal sangat penting bagi konsumen. Lalu, dukungan perbankan juga pendorong kebangkitan subsektor hunian.
 
“Tanpa fasilitas KPR/KPA, tentunya konsumen akan kesulitan mendapatkan hunian yang diinginkan,” ungkap dia.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(KIE)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *