Lengkap! Keputusan BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6%

Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Gubernur Bank Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI-7 days reverse repo rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6%.

Ini merupakan kenaikan BI rate pertama yang diputuskan dewan gubernur BI, sejak terakhir kali kenaikan pada 19 Januari 2023 menjadi sebesar 5,75% dari level 5,50% pada 22 Desember 2023.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor atau imported inflation.

“Sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3% plus 1% pada 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada 2024,” kata Perry saat konferensi pers di kantornya pada Kamis (19/10/2023).

Selain kenaikan suku bunga, yang Perry sebut sebagai kebijakan jamu pahit, dewan gubernur BI juga memutuskan untuk menerapkan sejumlah kebijakan makroprudensial longgar, pendalaman pasar uang, hingga penguatan bauran kebijakan moneter, dan sistem pembayaran untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, atau yang ia sebut kebijakan jamu manis.

Adapun penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diantaranya pertama adalah stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Lalu, penguatan strategi operasi moneter untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen moneter yang pro-market.

BI juga memutuskan untuk menerbitkan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter yang pro-market untuk pendalaman pasar uang dan mendukung upaya menarik aliran portfolio, dengan mengoptimalkan aset surat berharga dalam valuta asing yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying.

Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di antaranya dengan efektivitas implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas, termasuk hilirisasi (minerba, pertanian, perkebunan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM, KUR, Mikro, dan hijau yang telah berlaku sejak 1 Oktober 2023.

Rapat dewan gubernur kali ini juga memutuskan untuk mempertahankan Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0% dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%.

Selain itu, melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan) bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Di sisi lain, melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari sampai 31 Desember 2024.

Pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 6% menjadi 5% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 5%; dan rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 4,5% menjadi 3,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%.

Penurunan ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan, berlaku mulai 1 Desember 2023.

Pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi juga terus diperkuat.

Percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga diperkuat dengan kebijakan antara lain perluasan kerja sama dan implementasi QRIS Antarnegara.

Ini termasuk peluncuran dan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Singapura; Perluasan akseptasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dengan daya jangkau yang lebih luas; dan Pelaksanaan monitoring dan pencapaian target QRIS 2023 serta kesiapan implementasi kebijakan QRIS TUNTAS dan MDR QRIS untuk usaha mikro.

Seluruh kebijakan ini ia sebutkan untuk merespons dinamika perekonomian global yang ia perkirakan melemah dan disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 BI prediksi akan berada pada kisaran 2,9% dan melambat menjadi 2,8% pada 2024 dengan kecenderungan risiko yang lebih rendah.

“Meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga energi dan pangan meningkat sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global. Untuk mengendalikan inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR), diprakirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau higher for longer,” tegas Perry.

Perry memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 akan berada di kisaran 4,5%-5,3% hingga akhir 2023 dan ada potensi peningkatan pada 2024. Terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan.

[Gambas:Video CNBC]